Informasi Layanan Publik

Rekomendasi Penyelenggaraan Pos Provinsi

Keterangan Umum: 

Rekomendasi Penyelenggaraan Pos Provinsi adalah bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi sebagai dasar untuk melengkapi permohonan izin Penyelenggaraan Pos Provinsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika

 

Dasar Hukum: 

DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
  4. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Persyaratan: 
  1. Surat permohonan bermeterai cukup dari Kepala Kantor Cabang Perusahaan yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Format Terlampir);
  2. Memiliki Penanggung Jawab dibuktikan dengan Fotokopi KTP Kepala Kantor Cabang;
  3. Fotokopi NPWP Perusahaan
  4. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Izin Gangguan (SIG) perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pemerintah Daerah setempat;
  5. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila pengurusan permohonon diwakilkan;
Biaya: 
Tidak dikenakan biaya/ gratis
Waktu Penyelesaian: 

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan LENGKAP