Informasi Layanan Publik

Rekomendasi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wilayah Provinsi

Keterangan Umum: 

Rekomendasi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wilayah Provinsi adalah bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi sebagai dasar penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) yang cakupan areanya provinsi, yang meliputi rute dan/atau peta lokasi untuk pembangunan jaringan wireline;

Dasar Hukum: 
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Persyaratan: 
  • Surat permohonan pimpinan/ direksi perusahaan kepada Gubernur Kep. Bangka Belitung up. Kepala BKPMD;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) pimpinan/direksi;
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
  • Fotokopi NPWP perusahaan;
  • Dokumen rencana penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end);
  • Peta lokasi penggelaran jaringan kabel;
  • Surat Kuasa bermaterai cukup, bila pengurusan permohonon yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/ direksi/ pimpinan perusahaan;
Biaya: 
Rp.0,- (nol rupiah)
Waktu Penyelesaian: 

7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap;