Informasi Layanan Publik

Perpanjangan Izin Usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Keterangan Umum: 
  1. Pemohon perpanjangan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam adalah Badan Usaha, Koperasi dan Perorangan (diatur dalam Pasal6 PP 23 Tahun 2010);
  2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam diberikan oleh PTSP :
  • Pada wilayah Kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Provinsi;
  • Pada wilayah 0 (nol) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut atau apabila wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) ml, kewenangan untuk sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua daerah Provinsi tersebut (diatur Pasal  27 UU 23 Tahun 2014)
Dasar Hukum: 
  1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009  Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
  7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Mineral dan Batubara.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
  11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
  12. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  13. Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.
Persyaratan: 

Diatur Pasal 23 s.d. 27 PP 23 Tahun 2010.

A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF

  1. Surat permohonan bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani Direksi/Ketua/Pimpinan;
  2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham (kecuali perorangan);
  3. Surat keterangan domisili lokasi usaha dan kelurahan/ desa setempat

 

B. PERSYARATAN TEKNIS

  1. Peta dan batas koordinat wilayah
  2. Laporan akhir kegiatan operasi produksi;
  3. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
  4. Rencana kerja dan anggaran biaya dan;
  5. Neraca sumber daya dan cadangan

 

C. PERSYARATAN FINANSIAL

  1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  2. Bukti penyampaian Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan dan karyawan selama 2 (Dua) tahun terakhir;
  3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir untuk pemegang IUP Operasi Produksi komoditas  Mineral Logam dan batubara atau bukti pembayaran retribusi daerah 3 (Tiga) tahun terakhir untuk pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan

E.    Pelaksanaan KajiaN Teknis dan/atau Survey Lapangan (tulis YA atau TIDAK) : YA

Biaya: 
Nihil (Rp. 0,-) / Tidak dikenakan biaya
Waktu Penyelesaian: 

20 (dua puluh) hari kerja

Maksimal 10 tahun