Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Bangka Tengah - Kebijakan utama pemerintah menghadapi perekonomian dunia adalah dengan mendorong dan mempercepat pembangunan infrasturktur, karena ini adalah salah satu yang paling tertinggal di indonesia. Hal ini dikatakan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI Darmin Nasution saat paparan tentang Pengendalian Laju Inflasi Daerah di Ballroom Hotel Novotel, Bangka Tengah, Kamis (28/9/2017).

Darmin mengatakan Indonesia adalah negara kepulauan seharusnya memiliki banyak pelabuhan baik laut maupun udara. Sebab ada banyak wilayah atau daerah yang harus dihubungkan melalui angkutan laut dan udara. Ia menambahkan jika pemerintah mencoba mempercepat pembangunan infrastruktur tentu saja pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah akan lebih baik.

" Indonesia adalah negara kepulauan, seharusnya memiliki banyak pelabuhan laut dan udara. Jika kita mempercepat pembangunan infrastruktur maka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah akan lebih baik, " Ungkapnya.

Darmin menjelaskan, saat ini infrastruktur yang sedang dibangun oleh pemerintah Indonesia adalah Palapa Ring, yakni infrastruktur telekomonikasi yang berguna untuk mempercepat jaringan telekomunikasi termasuk internet. Ia berharap ditahun 2019 nanti kecepatan internet di Papua sudah sama dengan di Jakarta.

Menurut Darmin percepatan pembangunan daerah di Indonesia hingga saat ini masih tidak merata. Ia mencontohkan, seperti didaerah Jawa, pertumbuhan ekonominya lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Untuk itu, dalam rangka mengurangi ketimpangan wilayah Indonesia, Ia menjelaskan saat ini pemerintah telah melaksanakan beberapa kebijakan antara lain membangun 11 daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pembangunan 16 zona industri yang menyebar diseluruh wilayah Indonesia, pembangunan 10 kawasan pariwisata, serta pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW.

" Selain itu, kita akan memberikan kemudahan dan percepatan untuk mengurus perizinan berusaha (sistem perizinan berusaha terintegrasi), " Lanjutnya.

Ia juga menegaskan nanti di setiap kementerian n lembaga diwajibkan membentuk satgas untuk memonitor jika perizinan itu tidak berjalan lancar.

Sumber: 
Humas DPMPTSP Prov Babel/Suci Lestari

Arsip Berita

Berita Lainnya

29 Sep 2017 | Humas DPMPTSP Prov...

29 Sep 2017 | Humas DPMPTSP Prov...

28 Sep 2017 | Humas DPMPTSP Prov...

28 Sep 2017 | Humas DPMPTSP Prov...

26 Sep 2017 | Humas DPMPTSP Prov...

20 Sep 2017 | Humas DPMPTSP Prov...

31 Aug 2017 | Humas DPMPTSP Prov...

Berita Populer

27 Jan 2014 | 5,138 views

18 Dec 2013 | 3,793 views

03 Dec 2013 | 3,088 views