Keterbukaan Informasi Publik Salah Satu Ciri Negara Demokratis

Pangkalpinang - Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap individu di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hak dalam memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia.

Gubernur Bangka Belitung yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Hasanudin, SE, MM saat pembukaan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Provinsi Bangka Belitung di Hotel Cordela, Pangkalpinang, Rabu (7/2/2018), mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Hasanudin menegaskan, sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat.

" Sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008, jadi setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat, " kata Hasanudin.

Ia menambahkan, dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah, wajib menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu melalui Surat Keputusan Kepala Daerah yang mempunyai tugas menyediakan informasi publik kepada pemohon informasi. Dengan adanya PPID ini, diharapkan implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi dapat terpenuhi.

" Dengan adanya PPID ini, saya berharap implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi dapat terpenuhi, " Ujarnya.

Dalam melaksanakan pelayanan informasi  PPID diwajibkan untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan informasi-informasi, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui rakor PPID ini, Hasanudin juga berharap PPID Utama dan Pembantu dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, juga dapat menguatkan peran PPID Pembantu dalam menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat atau pemohon informasi.

Sumber: 
Humas DPMPTSP/Suci Lestari

Arsip Berita

Berita Lainnya

07 Feb 2018 | Humas DPMPTSP/Suci...

29 Sep 2017 | Humas DPMPTSP Prov...

29 Sep 2017 | Humas DPMPTSP Prov...

28 Sep 2017 | Humas DPMPTSP Prov...

28 Sep 2017 | Humas DPMPTSP Prov...

26 Sep 2017 | Humas DPMPTSP Prov...

Berita Populer

27 Jan 2014 | 6,104 views

18 Dec 2013 | 4,373 views

03 Dec 2013 | 3,441 views