Informasi Layanan Publik

Izin Usaha Perubahan

Keterangan Umum: 

Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Dasar Hukum: 
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal;
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  • Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  • Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman modal;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Persyaratan: 
  • Surat permohonan bermaterai cukup ditandatangani oleh direksi/ pimpinan perusahaan ditujukan kepada Gubernur up. Kepala BKPMD Provinsi Kep. Bangka Belitung;
  • Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Izin Prinsip perluasan Penanaman Modal/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/ Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) bagi pemohon;
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
  • Fotokopi pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM (bagi pemohon badan usaha Indonesia);
  • Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan (Fotokopi sertifikat Hak Atas Tanah atau Kontrak atas tanah);
  • Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan (Fotokopi IMB atau Kontrak atas gedung/bangunan)
  • Fotokopi Izin Gangguan (HO) atau Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi usaha yang berlokasi di luar kawasan industri;
  • Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
  • Fotokopi persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Lingkungan (UPL);
  • Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
  • Surat Kuasa bermaterai cukup, bila pengurusan permohonon yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/ direksi/ pimpinan perusahaan;
Biaya: 
Rp.0,- (nol rupiah)
Waktu Penyelesaian: 

5 (lima) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.