Informasi Layanan Publik

Izin Usaha Pertambangan Operasi (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dan Batuan

Keterangan Umum: 
  1. Pemohon surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan (diatur Pasal 6 PP 23 Tahun 2010).
  2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan diberikan oleh PTSP :
  • a. Pada wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
  • Pada wilayah laut 0 (nol) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut atau apabila wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua daerah provinsi tersebut (diatur Pasal 27 UU 23 Tahun 2014).
Dasar Hukum: 
  1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009  Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
  7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Mineral dan Batubara.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
  11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
  12. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  13. Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.
Persyaratan: 

A. Persyaratan administratif 

  1. Surat permohonan bermaterai 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani Direksi/ Ketua/Pemimpin;
  2. Susunan direksi daftar pemegang saham (PT), susunan pengurus (Koperasi), susunan pengurus dan pemegang saham (Firma dan CV)
  3. Salinan Surat Keterangan Domisili

B. Persyaratan Teknis

  1. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) Nasional
  2. Persetujuan laporan Eksplorasi
  3. Persetujuan laporan Studi Kelayakan
  4. Persetujuan rencana reklamasi dan pasca tambang
  5. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi
  6. Daftar riyawat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli berpengalaman paling pertambangan dan/ atau geologi yang sedikit 3 (tiga) tahun

 

C. Persyaratan Lingkungan

  1. Surat pernyataan bermaterai untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

D. Persyaratan finansial

  1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
  2. Bukti penyampaian Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan dan karyawan selama 2 (Dua) tahun terakhir
  3. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir

 

E. Pelaksanaan Kajian Teknis dan/atau Survey Lapangan (tulis Ya atau TIDAK) :

Biaya: 
Nihil (Rp. 0,-) / Tidak dikenakan biaya
Waktu Penyelesaian: 

14 (empat belas) hari kerja

  1. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan untuk mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  2. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.