Informasi Layanan Publik

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK) Kapasitas Produksi 2000 s.d. 6000 m3/tahun

Keterangan Umum: 

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi 2000 s.d. 6000 meter kubik/tahun, terdiri dari :

  1. Industri Penggergajian Kayu;
  2. Industri Serpih Kayu (wood chip);
  3. Industri Vinir (veneer);
  4. Industri Kayu Lapis (plywood); dan
  5. Laminated Veneer Lumber (LVL).

Pemohon :

  1. Perorangan;
  2. Koperasi;
  3. BUMS;
  4. BUMD;
  5. BUMN.

Ketentuan Pemegang Izin :

  1. Pemegang IUI wajib membangun industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Kepala BP2TPM dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
  2. Kepala dinas Provinsi menugaskan tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi;
  3. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan, pemegang IUI merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, maka IUI nya tetap berlaku;
  4. Berdasarkan pemeriksaan lapangan, pemegang IUI tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, maka Gubernur a.n. Kepala BP2TPM mencabut IUI setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala BP2TPM atas nama Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/ Walikota;
Persyaratan: 

PERSYARATAN ADMINISTRASI :

  1. Surat permohonan sesuai Daftar Isian Permohonan beserta berkas lampirannya dalam rangkap 2 (dua) ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  2. Rekomendasi/pertimbangan teknis Bupati/Walikota bila lokasi industri berada di lintas Kabupaten/Kota;
  3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, yang telah disahkan oleh pejabat berwenang (khusus PT oleh Kementerian Hukum dan HAM) atau fotokopi KTP untuk pemohon perorangan;
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  5. Fotokopi Dokumen Persetujuan / pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau fotokopi persetujuan / pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
  6. Izin Gangguan (Hinder Ordonantie);
  7. Izin Lokasi; (bila ada)
  8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) (bila ada);
  9. Laporan kelayakan investasi pembangunan Industrinya; dan
  10. Jaminan Pasokan Bahan Baku.
Biaya: 
Tidak dikenakan biaya /retribusi
Waktu Penyelesaian: 

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan LENGKAP

Izin berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.