Informasi Layanan Publik

Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Keterangan Umum: 
  1. Perusahaan  Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang Berbadan Hukum Indonesia (BHI) berbentuk Perseroan Terbatas (PT), atau KOPERASI, yang didirikan khusus untuk usaha itu. (diatur Pasal 18 ayat (1) huruf b KM 33 Tahun 2001)
  2. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dapat beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar provinsi, dan pelabuhan internasional. (diatur Pasal 99 ayat (1) PP 20 Tahun 2010)
  3. Kegiatan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat termasuk di dalamnya dapat melakukan kegiatan bongkar muat dan kegiatan ekspedisi muatan kapal laut untuk keperluannya sendiri, yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. (diatur Pasal 46 PP 20 Tahun 2010)
DASAR HUKUM
  1. Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  2. PP No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
  3. PP No 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
  5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
PROSEDUR
  1. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan secara lengkap
  2. Petugas Front Office PTSP memeriksa kelengkapan persyaratan, jika Berkas sudah lengkap dan benar, maka akan diberikan Tanda Terima Berkas, sedangkan permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi.
  3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian Back Office untuk mendapatkan pembahasan dari Tim Teknis.
  4. Tim Teknis akan memberikan kajian dan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian/survey lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidak untuk mendapatkan persetujuan.
  5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak izinnya, tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan Tim Teknis ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan.
  6. Izin ataupun Surat Pemberitahuan Penolakan yang telah diterbitkan diberikan penomoran, selanjutnya diarsipkan/didokumentasikan secara manual dan elektronik (scanning).
  7. Pemohon menerima informasi bahwa izin selesai, selanjutnya membayar retribusi izin (khusus bagi yang dikenakan retribusi) dan kemudian mengambil berkas perizinan di loket yang telah ditentukan.

PERSYARATAN ADMINISTRASI (diatur Pasal 99 PP 20 Tahun 2010, dan Pasal 22 KM 33 Tahun 2001)

  1. Surat permohonan bermeterai dari Pimpinan Perusahaan yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala BKPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Format Terlampir).
  2. Fotokopi Akta Pendirian  dan Perubahan perusahaan.
  3. Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian / Perubahan perusahaan dari pihak yang berwenang. (untuk Jenis PT disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, untuk Koperasi disahkan oleh instansi yang berwenang)
  4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  5. Memiliki Penanggung Jawab dibuktikan dengan Fotokopi KTP Direktur Perusahaan atau Ketua Koperasi.
  6. Menempati tempat usaha baik berupa milik sendiri maupun sewa, yang dibuktikan dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari instansi yang berwenang (kepala desa/kelurahan).
  7. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar atau tehnis pelayaran niaga tingkat dasar.
  8. Rekomendasi dari Adpel/Kakanpel setempat.

PERSYARATAN TEKNIS (DILAKUKAN SURVEI OLEH SKPD TEKNIS MELALUI TIM TEKNIS PTSP)

Memiliki sekurang-kurangnya :
  • Kapal Layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin;
  • Kapal Layar motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran s.d. GT 500 (lima ratus gross tonnage) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau
  • Kapal Motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh gross tonnage) serta paling besar  GT 35 (tiga puluh lima gross tonnage); Yang dibuktikan dengan salinan grosse akta, surat ukur dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.
 
MASA BERLAKU IZIN
Izin berlaku selama perusahaan angkutan laut pelayaran rakyat masih menjalankan kegiatan usahanya (Pasal 99 ayat (5) PP 20 Tahun 2010
 
STANDAR BIAYA / RETRIBUSI
Nihil (Rp. 0,-) / Tidak dikenakan biaya /retribusi
 
WAKTU PENYELESAIAN
Maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan LENGKAP (Pasal 100 ayat (2) PP 20 Tahun 2010)