Informasi Layanan Publik

Izin Prinsip Perluasan

Keterangan Umum: 

Izin Prinsip Perluasan, adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.

Dasar Hukum: 
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal;
  • PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • PPNomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman modal di Daerah;
  • Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  • Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  • Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman modal;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Persyaratan: 
  • Surat permohonan bermaterai cukup ditandatangani oleh direksi/ pimpinan perusahaan ditujukan kepada Gubernur up. Kepala BKPMD Provinsi Kep. Bangka Belitung;
  • Fotokopi Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (bila diperlukan);
  • Fotokopi Izin Prinsip dan/ atau perubahannya;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) bagi pemohon;
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
  • Fotokopi pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM (bagi pemohon badan usaha Indonesia);
  • Keterangan Rencana Kegiatan, berupa: Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi diagram alir dan Uraian kegiatan usaha sektor jasa;
  • Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
  • Rekomendasi dari Instansi terkait (bila dipersyaratkan);
  • Surat Kuasa bermaterai cukup, bila pengurusan permohonon yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/ direksi/ pimpinan perusahaan;

Dalam hal perubahan penyertaan dalam modal perseroan:

  • Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat/ Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris;
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, serta Fotokopi NPWP Badan Hukum;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) dan NPWP Perorangan;
  • Fotokopi Paspor yang masih berlaku (bagi WNA);
  • Fotokopi Anggaran Dasar dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah, untuk pemohon adalah badan usaha asing;
  • Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejan pendirian s.d. permohonan terakhir:
Biaya: 
Rp.0,- (nol rupiah)
Waktu Penyelesaian: 

3 (tiga) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.