Informasi Layanan Publik

Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Wilayah Provinsi

Keterangan Umum: 

Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Wilayah Provinsi adalah bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi sebagai dasar penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi, sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;

Dasar Hukum: 
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Persyaratan: 
  • Surat permohonan pimpinan lembaga/ direksi perusahaan kepada Gubernur Kep. Bangka Belitung up. Kepala BKPMD;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) pimpinan/direksi;
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
  • Fotokopi pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM untuk pemohon (bagi badan usaha Indonesia);
  • Keterangan mengenai rencana kegiatan pembangunan, konfigurasi jaringan dan spesifikasi teknis alat/perangkat yang akan digunakan;
  • Surat Pernyataan bahwa alat/perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis;
  • Sertifikat alat/perangkat Telekomunikasi;
  • Surat Kuasa bermaterai cukup, bila pengurusan permohonon yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/ direksi/ pimpinan perusahaan;
Biaya: 
Rp.0,- (nol rupiah)
Waktu Penyelesaian: 

20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap;