Informasi Layanan Publik

Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Keterangan Umum: 

Pemohon adalah Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Izin PBF dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan up Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

Rekomendasi diterbitkan oleh Kepala BPPTPM Provinsi untuk memenuhi kelengkapan administrasi;

 

Dasar Hukum: 
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20009 tentang Kesehatan;
  4. PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
  5. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  7. PP Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
  8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Bagi Penanaman Modal;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi jo. Permenkes Nomor 34 Tahun 2014;
Persyaratan: 

PERSYARATAN ADMINISTRASI

  1. Surat permohonan bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dari Direktur/ Ketua yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  2. Fotokopi KTP Kepala PBF Cabang;
  3. Susunan Direksi/ Pengurus;
  4. Surat Pernyataan Direksi/ Pengurus tidak pernah terlibat pelanggaran perundang-undangan di bidang Farmasi;
  5. Akta Pendirian Perusahaan/Koperasi dan Pengesahannya;
  6. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
  7. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
  8. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  9. Surat Bukti penguasaan bangunan/gudang, peta lokasi dan denah bangunan;
  10. Surat Pernyataan Kesediaan bekerja penuh Apoteker penanggungjawab;
  11. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker calon penanggungkawab;
Biaya: 
Rp.0,- (nol rupiah)
Waktu Penyelesaian: 

Maksimal 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan LENGKAP

Izin berlaku untuk memenuhi kelengkapan persyaratan izin.