Informasi Layanan Publik

Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B

Keterangan Umum: 

Pemohon adalah Pemilik Rumah Sakit;

Dasar Hukum: 
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang  Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Pergub Nomor 7 Tahun 2016:

 

Persyaratan: 

A.   PERSYARATAN ADMINISTRASI

  • Surat permohonan bermaterai cukup ditandatangani oleh direksi/ pimpinan perusahaan ditujukan kepada Gubernur up. Kepala BPPTPM Provinsi Kep. Bangka Belitung;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) pemohon;
  • Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum Perusahaan dan Perubahannya (UNTUK RUMAH SAKIT SWASTA);
  • Fotokopi pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM;
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  • Studi Kelayakan;
  • Master Plan;
  • Detail Engineering Design;
  • Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
  • Fotokopi sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit;
  • Izin Gangguan (HO);
  • Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  • Izin Mendirikan Bangunan;
  • Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
  • Surat Kuasa bermaterai cukup, bila pengurusan permohonon yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/ direksi/ pimpinan perusahaan;

B. PERSYARATAN TEKNIS  : DILAKUKAN SURVEI OLEH SKPD  TEKNIS MELALUI TIM TEKNIS PTSP

  1. Tersedia kajian demografi, kajian sosio-ekonomi, kajian morbiditas dan mortalitas, kajian kebijakan dan regulasi, dan kajian aspek internal Rumah Sakit
  2. Lahan Dan Bangunan Rumah Sakit harus dalam satu kesatuan lokasi yang saling berhubungan dengan ukuran, luas dan bentuk lahan serta bangunan/ruang mengikuti ketentuan tata ruang daerah setempat yang berlaku.
  3. Tersedia gambar perencanaan lengkap Rumah sakit yang akan dibangun yang meliputi gambar arsitektur, struktur dan mekanikal elektrikal;
  4. Tersedia dokumen pengelolaan lingkungan hidup yaitu: Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis dampak lingkungan (AMDAL)
Biaya: 
Rp.0,- (nol rupiah)
Waktu Penyelesaian: 

Maksimal 14 (empat belas) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.