Informasi Layanan Publik

IUP OP Khusus pengolahan dan/ atau pemurnian

Keterangan Umum: 
  1. Pemohon surat Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan.
  2. Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian diberikan oleh Gubernur apabila lokasi kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian berada di kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
Dasar Hukum: 
  1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009  Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
  7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Mineral dan Batubara.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
  11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
  12. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  13. Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.
Persyaratan: 

A.  Persyaratan administratif 

  • Untuk Badan Usaha :
  1. Surat permohonan bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  2. Salinan Akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuannya bergerak di bidang pertambangan;
  3. Profil badan usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa :
  • NPWP;
  • SIUP atau Izin PM  yang dikeluarkan oleh BKPM untuk PMA;
  • TDP;
  • Surat keterangan domisili.

      4. Susunan direksi dengan melampirkan identitas pengurus:

  • KTP  dan NPWP;
  • Salinan Pasport bagi WNA

     5. Daftar pemegang saham

     6. Rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan dilakukan pengolahan dan/ atau pemurnian dengan melampirkan nota kesepahaman dengan IUP/IUPK/IUPR Operasi               Produksi/perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara/ kotrak karya asal mineral atau batubara.

 

  • Untuk Koperasi (hanya untuk pengolahan mineral batuan)
  1. Surat permohonan bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  2. Akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  3. Profil koperasi, dengan melamperikan legalitas :
  • NPWP
  • SIUP;
  • TDP;
  • Surat keterangan domisili

      4. Susunan pengurus dengan melampirkan identitas pengurus berupaKTP dan NPWP

      5. Daftar modal asal Koperasi

 

  • Untuk perseorangan (hanya untuk pengolahan mineral batuan):
  1. Surat permohonan bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  2. KTP;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  4. Surat keterangan domisili;

 

 

 

 

  • Untuk Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer (hanya untuk pengolahan mineral batuan):
  1. Surat permohonan bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  2. Maksud dan tujuan usaha dalam akta hanya dapat digabung dengan usaha yang bergerak dibidang perdagangan komoditas mineral atau batubara;
  3. Maksud dan tujuan usaha dalam akta hanya dapat digabung dengan usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas mineral atau batubara hasil pengolahan dan/ atau pemurnian, perhubungan dan penanaman modal.
  4. Profil Koperasi dengan melampirkan salinan legalitas, berupa :
  • NPWP;
  • SIUP;
  • TDP;
  • Surat keterangan domisili.

      5. Susunan pengurus dengan melampirkan identitas pengurus berupa KTP dan NPWP

      6. Daftar susunan modal perusahaan.

 

B. Persyaratan teknis, meliputi:

  1. Rencana konstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian;
  2. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun, di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi atau ahli dengan kompetensi  di bidang pengolahan dan/ atau pemurnian mineral atau batubara;
  3. Dokumen studi kelayakan  kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara yang telah disetujui oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya;
  4. Nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama dalam rangka pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan :
  • Pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/ atau dimurnikan menjadi bahan baku industri;
  • Pemegang IUP OP yang telah memiliki sertifikat clean dan clear;
  • Pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara tahap operasi produksi;
  • Pemegang kontrak karya tahap operasi produksi;
  • Pemegang IUPK Operasi Produksi;
  • Pemegang izin pertambangan rakyat;
  • Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau
  • Pemegang IUP OP khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian lainnya yang diterbitkan Menteri atau Gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Perjanjian kerjasama jual beli dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri

C. Persyaratan lingkungan meliputi:

  1. Pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup;
  2. Persetujuan dan salinan dokumen izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

 

D. Persyaratan finansial,meliputi:

  1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir;
  2. Rencana pembiayaan dan rencana investasi;
  3. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan demgan harga patokan penjualan mineral dan batubara;
  4. Referensi bank pemerintah dan. Atau bank swasta nasional;
  5. Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan dan karyawan;
  6. Pajak penghasilan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir.

E. Pelaksanaan Kajian Teknisdan/atau Survey Lapangan : YA

Biaya: 
Nihil (Rp. 0,-) / Tidak dikenakan biaya

DiaturPasal43 Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2013.

Surat Izin Prinsip Pengolahandan/atau Pemurnian berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.